Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kemderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Penghargaan ini guna memperkuat dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menciptakan iklim kompetitif. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 1.056 BUMD, yang terdiri dari terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah.
Kemudian 212 BPR milik Pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 13 BUMD Agro, 17 Penjaminan Kredit Daerah, 43 BUMD Migas, 28 BUMD Pasar, 13 BUMD Pariwisata dan 344 BUMD Aneka Usaha. "Tujuan diselenggarakannya BUMD Awards 2023 adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola dan kinerja BUMD dan melakukan penilaian kinerja BUMD,” tutur Fatoni dalam keterangan Minggu (1/10/2023). Selain itu, Kemendagri ingin meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD, menciptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD, meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan Pemerintah Daerah dan steakholder lainnya.
Perjalanan Cinta Awan PPSU dan Arzum Balli: Dari LDR Austria hingga Cerai Karena Judi Online "Jangan Pernah Percaya Pecandu Judi!" Bule Austria Bongkar Kelakuan Awan Petugas PPSU Pondok Labu Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah dan BUMD Lakukan Inovasi untuk Tingkatkan Kinerja
Efek Kecanduan Judi Online, Awan Petugas PPSU Tidur Sampai Kepikiran Game, Arzum Balli Tak Tahan Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 138 Kurikulum Merdeka, Suku di Indonesia Halaman all Ceraikan Suami Gara gara Judi Online, Terkuak Pekerjaan Arzum Balli Bule yang Dinikahi Petugas PPSU
Bupati Minta Seluruh OPD Lakukan Inovasi dan Tingkatkan Kinerja Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 158 161: Soal Pilihan Ganda Halaman 4 “Kami juga mendorong Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik," ungkap Fatoni.
Fatoni menambahkan, dalam penilaian BUMD Awards 2023 terdapat beberapa kriteria penilaian, di antaranya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pelayanan publik, dan memiliki inovasi dan sinergi dengan steakholder lainnya. Lebih lanjut, kata dia, bahwa BUMD Awards ini melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkeu, BPKP, KPK, Kemitraan dan pimpinan Media Nasional. Tim juri diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP. Anggota lainnya yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.
"Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi," terangnya. Pada Rakor tersebut, juga menghadirkan narasumber di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan materi Pengawasan sebagai pengungkit optimalisasi BUMD; Kepala Badan Pangan Nasional, dengan materi Peran BUMD dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.