teten masduki - KenalDunia.com

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian merupakan suatu yang krusial. "Bagi kami ini sangat krusial revisi UU Koperasi. Kalau tidak segera dibenahi, ini bom waktu. Banyak koperasi simpan pinjam yang bermasalah," katanya di gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023). Dia bilang, selama ini ada koperasi yang sudah tumbuh besar, pengawasannya masih bersifat internal.

Ia mengatakan, KemenKopUKM tidak punya kewenangan untuk mengawasi. Dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini, pihaknya mengusulkan adanya pengawasan eksternal seperti Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) Koperasi. Adapun saat ini, kata Teten, RUU Perkoperasian sudah disepakati oleh DPR RI Komisi VI. Kini, tinggal menunggu dari pihak legislator saja.

Terkini Survei Elektabilitas Capres, Pertarungan Sengit Prabowo, Anies dan Ganjar di Jakarta Banten Pendukung Ganjar dan Anies Sulit Dapat Bus untuk Kampanye, TPN: Kita Naik Motor Ganjar dan Anies Gantian Kampanye di Makassar, Intip Survei Elektabilitas Capres di Sulsel

57 Ucapan Selamat Ulang Tahun Islami Barakallah Fii Umrik untuk Semua Orang, Ada untuk Kekasih! Serambinews.com Jokowi dan Prabowo Makan Bakso Bersama, Anies Doakan Makanannya Enak, Ganjar: Cutikah Saudara? Terbaru Cara Sadap WA Jarak Jauh, Bongkar Chat WhatsApp, Rekam Suara, Daftar Kontak yang Dihubungi

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 158 161: Soal Pilihan Ganda Halaman 4 Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu pun mengatakan RUU Perkoperasian sangat mendesak, sehingga ia terus mendorong pimpinan DPR untuk segera diprioritaskan. "Sudah lama ini koperasi ini lembaga dan ekosistemnya tidak dibenahi. Padahal klaimnya ini koperasi sebagai sumbu perekonomian nasional," ujar Teten.

Pada kesempatan sebelumnya, Teten pernah mengatakan terdapat 8 koperasi simpan pinjam (KSP) yang mengalami gagal bayar saat Pandemi Covid 19. Mereka mengajukan penundaan pembayaran kewajiban utama pada 2024 2025. “Mereka sudah menempuh penundaan pembayaran kewajiban utama antara 2024 sampe 2025,” kata Teten di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (8/2/2023).

Menurut Teten realisasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih rendah. KSP SB misalnya baru 3 persen dan Indosurya 15,58 persen. Karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum maka, ia berkoordinasi dengan Menkopolhukam Mahfud MD. “Tadi saya juga laporkan ke beliau bahwa realisasi ini rendah karena memang ada penggelapan aset, aset koperasinya tidak dimiliki oleh koperasi tapi dimiliki oleh pengurus. lalu juga diinvestasikan di perusahaan perusahaan milik pendiri dan pengurus,” katanya.

“Jadi ini persis seperti praktek perbankan tahun 98 dimana koperasi simpan pinjam kumpulkan dana dari masyarakat lalu diinvestasikan di grupnya sendiri tanpa ada batas minimum pemberian kredit,” imbuhnya. Teten mengatakan kejadian tersebut tidak terlepas dari kelemahan UU Koperasi nomor 25 tahun 1992. Dalam undang undang tersebut pemerintah tidak memiliki kewenangan mengawasi KSP.

“Pengawasan dilakukan oleh koperasi sendiri, oleh pengawas yang diangkat oleh koperasi,” katanya. Koperasi bermasalah 1. KSP Sejahtera Bersama 2. KSP Indosurya 3. KSP Pracico Inti Utama dan KSP Pracico Inti Sejahtera 4. KSP Intidana 5. Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa 6. KSP Lima Garuda 7. KSP Timur Pratama Indonesia

TikTok Shop bakal beroperasi kembali di Indonesia, setelah tutup secara resmi pada Oktober 2023 karena terbentur regulasi. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, TikTok Shop akan buka kembali setelah mengikuti peraturan yang berlaku. "Informasi yang saya dapat dari TikTok mereka akan buka dan akan comply," ujar Temmy di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Saat ditanya apakah akan bergabung dengan Tokopedia atau Lazada, Temmy enggan menjawabnya. Ia menjelaskan, sebetulnya TikTok sempat berproses tapi karena memang tak ada peralihan transisi di regulasi, mereka tidak sanggup dalam waktu 1 minggu memenuhi regulasi. "Terutama, memisahkan social commerce dengan social medianya," imbuh Temmy.

Namun, Temmy menyebut jika TikTok tidak akan membuka social commerce sendiri. Tapi lebih memilih untuk bergabung dengan e commerce yang ada. Pernah Buat Geram Jokowi, TikTok Shop Bakal Beroperasi Kembali di RI, Pemerintah Dapat Pujian Dunia Usai Kembali Beroperasi, Pemerintah Pantau TikTok Shop Selama Empat Bulan ke Depan

KUNCI JAWABAN Tema 6 Kelas 6 Halaman 101 dan 102 Tematik SD Bacaan Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Halaman all "Kemungkinan dia akan bergabung (e commerce). Kemungkinan ya, karena kalau bikin perusahaan sendiri kayaknya tidak," kata Temmy. Jika TikTok Shop memang bergabung ke platform e commerce lain, aksi merger itu diperbolehkan oleh pemerintah.

Ia menyebut, tidak jadi soal jika merger tersebut bersama dengan e commerce raksasa. Hingga nantinya melemahkan pasar e commerce lain, "Selama itu business to business (B2B) tidak masalah, selama semua mengikuti aturan tidak ada masalah. Tinggal bagaimana masyarakat menilai," imbuh Temmy. Sebelumnya, Shop resmi menutup layanan transaksinya pada Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.

TikTok Indonesia menyebut prioritas utama pihaknya adalah untuk menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. "Kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober, pukul 17.00 WIB," tulis TikTok Indonesia di ruang berita resminya, dikutip dari newsroom.tiktok.com, Selasa (3/10/2023). "Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana kami ke depan," lanjut tulisan tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengklaim Indonesia dipuji oleh dunia karena telah menutup TikTok Shop. "Ini kan Indonesia dipuji oleh dunia karena Amerika juga tidak bisa menyelesaikan TikTok," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023). Teten kemudian kembali menekankan bahwa pelarangan TikTok Shop ini berawal dari pengusulan agar ada pemisahan antara media sosial dengan e commerce.

Pemisahan itu karena ada penggunaan data yang keliru oleh TikTok. Media sosial asal China itu disebut memanfaatkan 123 juta pengguna media sosialnya untuk bertransaksi di TikTok Shop. "123 juta orang (pengguna TikTok) masuk sana, semua e commerce yang ada di kita rubuh," ujar Teten.

Akhirnya, TikTok Shop pun ditutup. Teten bilang, TikTok juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag tersebut menyebutkan bahwa platform yang hanya memiliki kantor perwakilan, tidak boleh berjualan. Teten pun menyimpulkan bahwa ada dua alasan mengapa TikTok Shop ditutup.

Satu, mereka melanggar Permendag. Kedua, ada aturan baru, yaitu tidak boleh menggabungkan media sosial dengan e commerce. "Supaya ada playing field yang sama," ujar Teten. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah terlambat untuk mengatur perdagangan digital, sehingga ada sebuah aplikasi yang tak disebutkan, telah mencatatkan pembelian sangat masif karena membaca data kebiasaan penggunanya. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara Jakarta, seperti disiarkan Youtube Kompas TV, Rabu (4/10/2023).

Jokowi mulanya mengatakan perlu adanya penyiapan aturan perdagangan digital, pembayaran digital dan proteksi data data pribadi. "Nggak usah bicara global, ASEAN nya dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, Keamanan data hati hati harus diproteksi, dilindungi betul," kata Jokowi. Ia kemudian mendapat informasi bahwa ada sebuah aplikasi yang hanya dalam hitungan bulan, sudah memiliki 123 juta pengguna.

Pembelian barang pada aplikasi tersebut juga terbilang begitu masif. Hal ini kata Jokowi, karena aplikasi tersebut memanfaatkan kecanggihan tekonologi untuk membaca dan memprediksi kemana arah, mood dan perilaku penggunanya. Jokowi pun mengakui pemerintah terlambat untuk melakukan pengaturan terhadap hal tersebut. "Artinya apa, perilaku konsumen kita sudah dipegang, moodnya mau kemana sudah dipegang, arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat," kata Jokowi.

Berkenaan dengan itu Jokowi menegaskan perlu ada aturan soal perdagangan digital, pemnbayaran digital dan perlindungan data pribadi. "Hal hal seperti ini, sekali lagi aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data," pungkas Jokowi.